Ini Persiapan Legalitas Perusahaan untuk Membangun Usaha Baru

Anda harus melakukan persiapan Legalitas Perusahaan, tanpa ini perusahaan tidak sah di mata hukum.

Hukum di Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena Indonesia adalah negara hukum.  Hukum ini mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sebagai warga negara, kita harus patuh mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dengan perusahaan, usaha yang dijalankan harus legal dalam arti sah di mata hukum. 

Pentingnya Persiapan Legalitas Perusahaan

Legalitas adalah berupa izin yang sah secara hukum terkait segala kegiatan usaha yang dilakukan, termasuk semua elemen yang terlibat di dalamnya. Legalitas ini baru bisa dianggap resmi jika memiliki dokumen, yang telah disahkan oleh pemerintah ataupun badan yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen  yang berlaku tersebut. 

Dokumen ini tentunya sesuai dengan data riil yang ada di perusahaan, yang berarti bahwa perusahaan tersebut benar ada dan tidak fiktif. Jika perusahaan tidak memiliki izin, maka kegiatannya dianggap tidak legal. Hal ini disebabkan legalitas menjadi faktor utama bagi sebuah badan usaha, untuk dapat bertindak secara hukum seperti melakukan produksi, bertransaksi, dan aktivitas usaha lainnya.

Sedangkan bila mengacu pada dua konsep legalitas perusahaan, yang pertama adalah  bahwa setiap perusahaan yang didirikan pasti telah mempunyai bentuk badan usahanya masing-masing. Konsep yang kedua, bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat operasional ini membuktikan jika perusahaan sudah dinyatakan memiliki legalitas usaha.

Inilah pentingnya perusahaan untuk segera melegalkan usahanya.

  1. Perusahaan berupaya untuk dapat tunduk pada hukum yang berlaku, mengikuti peraturan dan sah untuk beroperasi di negara ini. 
  2. Dengan memiliki legalitas, instansi atau perusahaan lain pun akan percaya bahwa perusahaan telah sah menurut hukum.
  3. Perusahaan telah memenuhi syarat untuk membayar pajak pertambahan nilai dari hasil penjualannya.
  4. Perusahaan telah berkewajiban guna membayar pajak, seperti pajak gaji karyawan, pajak pertambahan nilai penjualan.
  5. Perusahaan dalam usahanya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan lain, terkait kerja sama antarperusahaan baik perusahaan swasta maupun milik pemerintah.
  6. Perusahaan juga terkait dengan instansi pemerintahan, misalnya sebagai supplier atau penyedia jasa, yang harus melakukan tender barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.
  7. Perusahaan telah mempunyai brand sendiri sehingga membutuhkan perlindungan hukum terhadap perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan akan kuat secara hukum, terutama jika mengalami masalah dengan perusahaan lain yang melakukan kecurangan.

Jenis  Legalitas Perusahaan

Nah, lalu bagaimana caranya Anda sebagai pelaku bisnis untuk mulai melakukan persiapan legalitas perusahaan baru? 

  • Pertama kali Anda harus menghubungi notaris untuk membantu membuat akta perusahaan. Akta perusahaan inilah yang menjadi landasan perusahaan, yang berisikan modal dasar, struktur perusahaan, produk atau jasa yang disediakan perusahaan.
  • Selain itu, untuk PT atau Perseroan Terbatas, penggunaan nama PT harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan oleh notaris.  Nama PT ini tidak boleh sama, untuk memastikan, Anda bisa mengeceknya secara online. Proses pengesahan nama PT ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 – 2 minggu.
  • Setelah SK dari Kementerian Hukum dan HAM ini keluar, baru dilaksanakan proses selanjutnya untuk membuat perusahaan menjadi legal meliputi pembuatan:
  1. Domisili Perusahaan

Anda dapat mendatangi RT setempat untuk membuat domisili perusahaan dengan membawa:

  • Formulir domisili perusahaan yang sudah diisi lengkap.
  • KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab.
  • Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang harus ditandatangani oleh minimal 4 tetangga terdekat serta RT dan RW setempat.
  • SHM  atau Sertifikat Hak Milik.
  • IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.
  • Apabila tempatnya menyewa, harus  ada persetujuan dari pemilik gedung dan bukti kontrak sewa gedung.
  • Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
  • Akta Notaris.
  • SK Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM).
  • Keterangan detail terkait perusahaan seperti nomor telpon, jam kantor, dan jumlah karyawan.

Setelah itu, proses bisa dilanjutkan dengan mendatangi kelurahan dan kecamatan guna meminta tanda tangan dari lurah dan camat pada formulir domisili perusahaan. Proses membuat domisili ini formalnya tidak mengeluarkan biaya atau masih gratis. Setelah domisili perusahaan ini terbit, proses bisa dilanjutkan dengan membuat NPWP Perusahaan.

  1. NPWP Perusahaan

Sebagai pemilik perusahaan, Anda wajib mendaftarkan usaha Anda untuk mendapatkan NPWP Badan (Nomor Pokok Wajib Pajak), apabila  Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang menjadi tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

Sedangkan fungsi NPWP adalah sebagai identitas Wajib Pajak, sarana administrasi perpajakan, dan persyaratan untuk sejumlah pelayanan umum. Lalu, bagaimana dengan persyaratan NPWP?

Berikut ini adalah persyaratan NPWP bagi tiga jenis badan usaha yang dikeluarkan dari situs resmi Kementerian Keuangan RI.

  • Badan Usaha Berorientasi Laba atau Profit oriented

Badan Usaha Berorientasi Profit termasuk PT, CV, Koperasi, UD, dan Yayasan.  Tujuan dibentuknya badan usaha hanya untuk mencari laba atas usaha yang dilakukan. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak perusahaan dalam negeri atau Surat Keterangan penunjukan dari kantor pusat  (khusus untuk bentuk usaha tetap).
  2. Fotokopi KTP direktur atau salah satu pendiri badan usaha.
  3. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direktur atau salah satu pendiri perusahaan.
  4. Fotokopi dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  5. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  6. Lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik atau bukti pembayaran listrik.
  7. Mengisi Formulir pendaftaran NPWP.
  8. Surat Kuasa bermaterai Rp6.000, apabila pengurusan NPWP bukan direktur atau pengurus badan usaha.
  • Badan Usaha Tidak Berorientasi Profit atau Non Profit Oriented

Yang termasuk di dalamnya adalah Ormas, perkumpulan atau yayasan yang dibentuk tidak untuk mencari profit  atas usaha yang dilakukan. Persyaratannya sebagai berikut:

  1. Akta Pendirian.
  2. Fotokopi KTP ketua atau salah satu pengurus badan atau organisasi.
  3. Fotokopi NPWP ketua atau salah satu pengurus badan atau organisasi.
  4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.
  5. Mengisi Formulir Pendaftaran NPWP.
  6. Surat Kuasa bermaterai Rp6.000, apabila pengurusan NPWP tidak dilakukan oleh direktur atau pengurus badan usaha.
  • Badan Usaha Operasi Kerjasama atau Joint Operation.

Badan Usaha Operasi Kerjasama atau Joint Operation ini, merupakan badan usaha yang dilaksanakan oleh dua perusahaan yang melakukan sebuah proyek. Kedua badan usaha ini harus memiliki NPWP masing-masing. Sementara untuk NPWP Joint Operation dibuat NPWP baru menggunakan nama gabungan antara kedua perusahaan. Persyaratannya adalah:

  1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama atau Akta Pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi (Joint Operation).
  2. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi, yang diwajibkan memiliki NPWP.
  3. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama koperasi atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari Pejabat Pemerintah Daerah, setidaknya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawabnya adalah seorang WNA.
  4. Fotokopi dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha, dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya dari Lurah atau Kepala Desa.
  1. Mengurus Izin Gangguan (HO/IG)

HO/IG ini menjadi salah satu syarat untuk membuat SIUP dan TDP, yang dibuat oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di kabupaten atau kota. Dokumen ini merupakan surat bukti bahwa Anda tidak keberatan dengan lokasi dan situasi dari tempat Anda mendirikan usaha.

Proses pembuatan HO/IG ini berbeda-beda di setiap daerah berhubung sistem dan kebijakan yang diterapkan juga berbeda, meskipun sebagian besar hampir sama. Kita ambil contoh di Kota Bandung, yang saat ini telah memakai sistem online untuk mendaftarkan HO/IG ini.

 Anda tinggal mengunjungi website atau kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat. Berikut ini persyaratan untuk membuat HO/IG:

  1. Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap.
  2. Scan KTP Asli Direktur atau Pemilik Badan Usaha.
  3. Keterangan domisili perusahaan.
  4. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga (sama seperti yang dipakai untuk syarat pembuatan domisili badan usaha).
  5. Scan Surat Kepemilikan Tanah (Sertifikat/lainnya).
  6. Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk gambar denah atau situasi.
  7. Scan Surat Sewa Tanah atau Persetujuan Pemanfaatan Tanah.
  8. Scan Rekomendasi Dokumen Lingkungan (jika tidak merusak lingkungan tidak perlu dilampirkan).
  9. Copy pengesahan AD. PT dari Menteri Hukum dan HAM.
  10. Scan NPWP.
  11. Bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. (Biaya retribusi Rp20 ribu dan tabung Rp350 ribu).
  12. Scan Bukti Lapor SPT Tahunan 2 tahun terakhir (Jika perusahaan baru tidak perlu).

Berhubung sistem pengurusan ini online, Anda tidak perlu datang langsung ke kantor. Semua surat dan scan ini dikirimkan melalui pos langsung ke kantor dan akan selesai dalam waktu 1 -2 minggu. Anda tinggal membayar biaya Rp150 ribu melalui bank BJB. 

  1. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP ini dibuat oleh pemerintah daerah tempat Anda mendirikan usaha yang diperuntukkan bagi usaha perdagangan. Apapun bentuk usahanya bila merupakan jenis usaha perdagangan, maka perusahaan harus memiliki surat  yang berlaku di seluruh daerah ini.

SIUP ini wajib bagi usaha Anda karena dengan memiliki SIUP ini, usaha Anda sudah terdaftar dan secara hukum resmi dan sah menjalankan usaha perdagangan Anda. Sebelum Anda mengurus syarat administrasi pembuatan SIUP ini, persiapkan dulu dokumennya, yang dibedakan  berdasar jenis atau bentuk usaha yang dijalankan. 

  1. Untuk Perseroan Terbatas (PT)
  • Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penanggung Jawab/Direktur Utama perusahaan/pemegang saham.
  • Fotokopi KK (Kartu Keluarga)apabila penanggung jawabnya wanita.
  • Fotokopi NPWP.
  • Surat Keterangan Domisili atau SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
  • Fotokopi Akta Pendirian PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
  • Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
  • Surat Izin Gangguan (HO).
  • Izin Prinsip, yaitu surat yang dibuat oleh pemerintah daerah yang diberikan pada pengusaha atau badan usaha.
  • Neraca Perusahaan.
  • Pasfoto Direktur Utama/Penanggung jawab/Pemilik Perusahaan, ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.
  • Materai Rp6.000.
  • Izin teknis dari Instansi terkait apabila diminta.
  1. Perusahaan Perorangan
  • Fotokopi KTP pemegang saham perusahaan.
  • Fotokopi NPWP.
  • Surat Keterangan Domisili.
  • Neraca Perusahaan.
  • Materai Rp6.000.
  • Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab, ukuran 4×6 cm sebanyak 2 lembar.
  • Izin lain terkait usaha yang dijalankan.
  1. Koperasi
  • Fotokopi KTP Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi.
  • Fotokopi NPWP.
  • Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang disahkan instansi berwenang.
  • Daftar Susunan Dewan Pengguna dan Dewan Pengawas.
  • Fotokopi Surat Keterangan Domisili atau SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dari Pemerintah Daerah. 
  • Neraca Koperasi.
  • Materai Rp6.000.
  • Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/Pemilik perusahaan, ukuran 4×6 2 lembar.
  • Izin lain yang terkait.
  1. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)
  • Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penanggung Jawab/Direktur Utama/ Pemilik perusahaan.
  • Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka.
  • Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dari Departemen Hukum dan HAM.
  • Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal, bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka.
  • Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir.
  • Pasfoto Direktur Utama/Penanggung jawab/Pemilik Perusahaan, ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.
  1. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Hal terakhir yang harus Anda urus adalah TDP. Jika Anda sudah mengantongi surat TDP ini, berarti perusahaan Anda sudah terdaftar secara sah di wilayah tersebut. Dengan demikian, legalitas perusahaan sudah lengkap dan Anda bisa mengikuti tender atau mendapatkan proyek di suatu daerah. 

Saat ini, pembuatan TDP juga sudah bisa dilakukan secara online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) . Bentuk perusahaan yang harus didaftarkan adalah jenis badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, CV, dan Firma. Selain perusahaan yang berbadan hukum, maka tidak memerlukan TDP. Persyaratan membuat TDP adalah sebagai berikut:

  • Scan KTP Asli Direktur/Pemilik Perusahaan.
  • Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan.
  • Scan NPWP.
  • Copy izin teknis (bisa memakai SIUP).
  • Copy Pengesahan AD.PT dari Menteri Hukum dan HAM.
  • Copy IG/HO.
  • Scan Bukti Lapor SPT Tahunan 2 tahun terakhir (kecuali perusahaan baru).
  • Copy SK Pengesahan Badan Hukum.

Setelah selesai, TDP ini akan dikirim melalui pos ke alamat kantor Anda secara gratis. Dengan demikian, sekarang legalitas perusahaan Anda sudah lengkap. Jangan lupa untuk membuat rekening perusahaan, sehingga Anda tidak lagi memakai rekening milik pribadi, yang bisa membuat klien kurang percaya.

Membuat Rekening Perusahaan

Setelah urusan legalitas perusahaan ini beres, Anda tinggal datang ke bank pilihan Anda, untuk membuka rekening perusahaan. Prosesnya tidak berbeda seperti halnya saat Anda membuat rekening pribadi.  Syaratnya adalah sebagai berikut:

  • Akta Perusahaan.
  • KTP Penanggung jawab/Pemilik.
  • Domisili Perusahaan.
  • NPWP.
  • HO/IG.
  • SIUP.
  • TDP.

Nah, itulah urutan lengkap untuk prosedur persiapan legalitas perusahaan yang harus Anda lalui. Setelah semuanya beres, Anda pun telah memiliki perusahaan yang legal, sehingga Anda sudah dapat menjalankan bisnis yang sah di mata hukum dengan aman dan nyaman. 

Selain itu, keberlangsungan bisnis Anda tetap dapat terjaga.  Kewajiban Anda selanjutnya adalah melaporkan pajak bulanan dan SPT tahunan perusahaan pada kantor pajak. 

Jadi untuk kebutuhan laporan pajak perusahaan Anda dengan cepat dan mudah, segera kunjungi https:/finata.co.id/homepage.  Finata merupakan software keuangan dengan fitur terlengkap, dengan demikian dapat membantu Anda mengatasi segala kebutuhan penyusunan laporan keuangan perusahaan hingga sinkronisasi perpajakan. Nah, apakah Anda ingin mencobanya?

Published by Finata Enterprise

Satu-satunya software diagnosis bisnis agar terus profit tumbuh stabil. Finansial Tertata Bisnis Aman Hidup Nyaman

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: